Tugas V - Sospol

STRUKTUR POLITIK



1. Kelompok Elite

Kelompok elite politik jumlahnya agak sedikit, mengambil peran utama dalam hampir semua fungsi politik nasional, memonopoli kekuatan dan menikmati keuntungan daripadanya; sedangkan kelompok massa, dibina dan diawasi oleh yang pertama baik secara legal atau tidak, dengan atau tanpa pedoman hukum dan kekerasan. Dengan adanya komunikasi yang baik akan suatu pemerintahan dapat berjalan dengan baik, lancar serta berhasil begitu pula sebaliknya, kurangnya komunikasi akan menghambat jalannya pemerintahan dan akan menghambat pembangunan yang pada akhirnya akan menimbulkan kerugian yang sangat besar yang akan di alami oleh rakyat atau masyarakat negara tersebut.

2. Kelompok Kepentingan

Kelompok-kelompok yang dibentuk atas dasar persamaan kepentingan inilah yang kemudian disebut kelompok kepentingan. Dalam penjelasan Gabriel Almond, kelompok kepentingan adalah suatu organisasi yang bertujuan dan berusaha mempengaruhi kebijakan pemerintah, tanpa menghendaki untuk duduk di jabatan publik. Kelompok kepentingan ini berbeda dengan partai politik, karena tujuan partai politik adalah menduduki jabatan publik.
Kelompok kepentingan dapat dibedakan menjadi empat jenis, yaitu: pertama, kelompok anomik; kelompok ini terbentuk secara spontan dan hanya seketika, dan tidak memiliki nilai-nilai dan norma yang mengatur. Kedua, kelompok non-assosiasional; berwujud kelompok-kelompok keluarga dan keturunan atau etnik, regional, status, dan kelas yang menyatakan kepentingan tidak secara kontinyu. Ketiga, kelompok institusional; kelompok yang bersifat formal dan memiliki fungsi-fungsi politik atau sosial lain di samping artikulasi kepentingan. Keempat adalah kelompok assosiasional; kelompok ini menyatakan kepentingan dari suatu kelompok khusus, memakai tenaga profesional, dan memiliki prosedur baku untuk merumuskan kepentingan dan tuntutan.
Kelompok kepentingan memberikan input yang digunakan pemerintah untuk memutuskan kebijakan yang akan diambil terhadap rakyatnya. Input yang mereka berikan bertujuan agar pandangan-pandangan mereka dipahami oleh para pembuat keputusan dan agar mendapat output yang sesuai dengan tuntutan mereka. Dalam tulisannya Gabriel A. Almond, mengatakan untuk memberikan input pada pembuat kebijakan, salueran-saluran yang penting dan biasa digunakan adalah demonstrasi dan tindakan kekerasan; tindakan ini biasa digunakan untuk menyatukan tuntutan kepada pembuat kebijakan. Hubungan pribadi; hubungan langsung akan memudahkan dalam pencapaian tujuan, akan lebih mudah menerima saran teman, keluarga, atau orang lain yang dikenal daripada mendapat tuntutan dari orang yang tidak dikenal meskipun itu melalui sarana formal. Perwakilan langsung; perwakilan langsung dalam struktur pembuatan keputusan akan memungkinkan suatu kelompok kepentingan untuk mengkomunikasikan secara langsung dan kontinyu kepentingan-kepentingannya melalui seorang anggota aktif struktur tersebut. Saluran formal dan institusional lainnya; media massa merupakan alat yang cukup efektif untuk menyalurkan tuntutan politik, selain itu adalah partai politik, kemudian adalah badan legislatif, kabinet, dan birokrasi, dengan menjadi bagian di dalamnya, aktifitas melobi untuk mencapai tuntutan kelompok kepentingannya akan dapat dilakukan.
Peran dan saluran-saluran yang digunakan kelompok kepentingan ini berbeda di setiap negara, mereka melakukan peranannya sesuai dengan tujuan yang mereka ingin capai, demikian pula dengan saluran-saluran yang mereka gunakan. Satu saluran yang dianggap efektif bagi satu kelompok kepentingan belum tentu efektif bagi yang lain.

3. Kelompok Birokrasi

Birokrasi menjadi bagian tipe politik tata kelola administrasi negara di era modem. Jika struktur birokrasinya kokoh, diyakini bahwa administrasi suatu negara terasa disiplin dan profesional. Hal yang sama berlaku juga bagi aktor-aktor-nya yang mesti teruji dalam perilaku dan komitmen sebagai pelopor pembangunan nasional.
Orde Baru meski terkesan sentralistik dan otoritatif, "berhasil" membangun sebuah tembok birokrasi yang efektif dan efisien. Hampir tak dijumpai pergantian kebijakan pemerintahan pada pucuk kementerian yang berbeda. Di samping, pejabat di tingkat eselon juga terlihat "patuh" dan tak bisa menunaikan kebijakan sesukanya.
Sekilas prasyarat tersebut cukup memenuhi bagi kelangsungan kekuasaan administrasi -yang dalam kerjanya biasa berbasis pada mekanisme baku yang bercorak struktural - di masa lalu. Kini, dalam sistem sosial- budaya dan politik yang terus bertransformasi, inovasi sistem administrasi kekuasaan pun dituntut untuk peka terhadap aspek perubahan tersebut.
Fenomena masih kuatnya praktik-praktik tertutup yang jauh dari akses publik, seperti yang jamak dilakukan pada masa lalu merupakan pekerjaan serius bersama.
Kelompok birokrasi sendiri harus mampu menggaransi bahwa pelayanan publik sedapat mungkin berdiri di atas arus transparansi dan menjauhi aspek diskriminasi. Yang perlu difokuskan adalah ketajaman orientasi program, alokasi kebijakan yang tepat dibutuhkan sesuai dengan aspirasi.
Dalam konteks ini, banyak pakem perilaku birokrasi yang seringkali mengabaikan kelayakan atas uji aspirasi. Kebijakan yang dibuat tidak jauh atas hasil kaji masa lalu yang sebatas memenuhi pengejaran aspek prosedural semata, kualitas program, dan hasilnya kurang bisa dijelaskan secara memuaskan. Di sinilah kadangkala lompatan "terobosan" dibutuhkan dalam alam logika birokrasi.
Bagi mereka yang kebetulan berada dalam lini depan, tak ada salahnya memahami struktur birokrasi persis sebagai sistem administrasi pemerintahan yang betul-betul diperhatikan daya inovasinya.
Sehingga, struktur yang dihuninya tidak berada dalam posisi statis dan mampu ber-adaptasi dengan dunia yang terus berubah. Inilah bagian dari bagian politik anyaman yang tampaknya bisa menentukan warna orientasi dan kultur yang hendak dituju.
Untuk itu, ada beberapa prinsip dasar yang perlu diperhatikan oleh para penyelenggara pemerintahan dan elite politik agar agenda reformasi birokrasi tidak menemukan jalan terjal, dan tak terbalut oleh bayang-bayang penjaga kepentingan abadi dari struktur yang melingkupinya.
Pertama, prinsip keteraturan yang menempel pada pola kerja birokrasi hendaknya tetap diperhatikan kualitasnya, tanpa mengurangi beban dan kebutuhan struktur.
Kedua, prinsip nilai dan aturan yang dijalankan oleh birokrasi kita hendaknya berjalan beriringan. Dalam hal ini, kompetensi dan produktivitas kinerja bisa dijadikan sandaran dan ukuran, bukan pada pengejaran pendapatan dan kenaikan gaji.
Ketiga, otoritas dan sumber daya yang dimiliki birokrasi kita harus mampu dipastikan mendapatkan pola pengawasan internal yang bermutu, tanpa desakan dari pihak luar dan melalui "tiupan terompet", yang pada gilirannya dapat menjawab masalah tingkat kerahasiaan sebuah masalah.
Keempat, sebagai pilar pemerintahan, lingkungan birokrasi yang terposisi kompleks dan berlaku tak sehat harus bisa dikenali.
Idealnya, struktur birokrasi yang di dalamnya berisi aparatur (eselon) sebagai pemegang mandat kebijakan sumber daya, mesti "steril" dari kepentingan politik partisan, pribadi, dan kelompok.

4. Massa

Massa (mass) atau crowd adalah suatu bentuk kumpulan (collection) individu-individu, dalam kumpulan tersebut tidak terdapat interaksi dan dalam kumpulan tersebut tidak terdapat adanya struktur dan pada umumnya massa berjumlah orang banyak dan berlangsung lama.

a. Massa menurut Gustave Le Bon (yang dapat dipandang sebagai pelopor dari psikologi massa) bahwa massa itu merupakan suatu kumpulan orang banyak, berjumlah ratusan atau ribuan, yang berkumpul dan mengadakan hubungan untuk sementara waktu, karena minat dan kepentingan yang sementara pula. Misal orang yang melihat pertandingan sepak bola, orang melihat bioskol\p dan lain sebagainya (Lih, Gerungan 1900).

b. Massa menurut Mennicke (1948) mempunyai pendapat dan pandangan yang lain shingga ia membedakan antara massa abstrak dan massa konkrit. Massa abstrak adalah sekumpulan orang-orang yang didorong oleh adanya pesamaan minat, persamaan perhatian, persamaan kepentingan, persamaan tujuan, tidak adanya struktur yang jelas, tidak terorganisir.

5. Ciri khas/Asas-asas Umum Politik

Ilmu politik terutama sekali erat hubungannya dengan filsafat politik, yaitu bagian dari filsafat yang menyangkut kehidupan politik terutama mengenai sifat hakiki, asal mula dan nilai (value)dari negara. Negara dan manusia didalamnya dianggap sebagai sebagian dari alam semesta.
Hubungan-hubungan ilmu politik tidak hanya terbatas pada sejarah dan filsafat, tetapi juga meliputi ilmu=ilmu sosial lainnya. Ilmu politik merupakan salah satu dari kelompok besar ilmu sosial dan erat sekali hubungannya dengan anggota-anggota kelompok lainnya, seperti sosiologi, antropologi, ilmu hukum, ekonomi, psikologi sosial, dan ilmu bumi sosial.
____________________________________________________________
Lis Setiawati
27209017
5EB15
Sosiologi & Politik #